Rilis Pers: Bentrok & Kekerasan Aparat di Gunung Talang

Oleh Redaksi

Kami sadur langsung penuh siaran pers dari WALHI Sumatera Barat dan LBH Padang memperihal kekerasan terakhir yang didapat oleh warga Gunung Talang, Sumatera Barat untuk menolak pembangunan proyek gothermal. Guna disebarkan seluas-luasnya atas konflik yang terjadi. Kabarkan.


SIARAN PERS WALHI SUMATERA BARAT
NOMOR. 42/WSB/III/2018
“ Hentikan Penggunaan Kekuatan Negara untuk Intimidasi Masyarakat”


Hari ini bentrok antara aparatur negara yang mengawal investor proyek geothermal dengan masyarakat yang menolak rencana pembangunan di tapak proyek kembali terjadi. Tujuh orang masyarakat ( 3 orang perempuan, 2 orang anak dan 2 orang laki-laki) menjadi korban kekerasan aparat di Gunung Talang. Dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan pengobatan. Mereka menderita luka-luka memar pasca bentrokan antara masyarakat Salingka Gunung Talang dengan 50-an orang aparat. Bentrokan ini terjadi akibat pemaksaan oleh PT. Hitay Daya Energi yang dikawal dengan aparat TNI, Kepolisian dan Satpol PP untuk masuk ke lokasi eksplorasi pembangunan Geotermal Gunung Talang. Sejak Juli 2017, masyarakat Salingka Gunung Talang menyatakan penolakan atas rencana pembangunan Geotermal di Gunung Talang. Penolakan ini dikarenakan pembangunan proyek telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent), malah menggunakan aparat yang dirasa oleh masyarakat sebagai bentuk intimidasi mereka.



Sebelumnya pada 20 Oktober 2017, PT. Hitay Daya Energi telah mencoba masuk kelokasi dengan menggunakan lima orang TNI namun gagal dan berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Polda Sumatera Barat. Kemudian hari ini, pukul 10.30 di Jorong Gurah PT Hitay Daya Energi dibantu 50 orang aparat memaksa masuk ke lokasi pembangunan. Tanah tempat pembangunan proyek merupakan tanah peladangan dan pertanian masyarakat. Rombongan PT. Hitay bersama Pemerintah Kabupaten dan aparat dinanti oleh 1.000 orang massa.

Kejadian hari ini, harusnya  bisa dihindari jika semua pihak menghormati semua langkah-langkah konsolidasi yang sedang berjalan. Pada tanggal 14 Februari 2018 DPRD Sumatera Barat sudah mendatangkan para ahli geothermal, dalam sidang dialog akademis tersebut terungkap bahwa tingkat keberhasilan ekplorasi geothermal hanya 40 % yang artinya jika ada sepuluh lubang yang dibuat dengan kedalaman ratusan meter sampai ditemukan titik panas yang potensial hanya empat lubang saja yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Diakui juga kegagalan teknis lainnya seperti yang terjadi dibanyak tempat bisa saja terjadi. Hal inilah yang menyebabkan geothermal sebagai proyek dengan tingkat risiko tinggi. Diakhir pertemuan Pimpinan DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim yang memimpin sidang dialog tersebut meminta semua pihak untuk coolingdown. Secara khusus Pimpinan DPRD Sumbar meminta Wakapolda Sumbar, Wakil Bupati Solok dan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang hadir untuk menghentikan kriminalisasi warga dan meminta perusahaan untuk mencabut laporan atas masyarakat Gunung Talang yang saat ini ditahan atau masuk daftar DPO Polda Sumbar. Selain itu disepakati untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan dampak negatif yang  mungkin timbul saat proyek ini dilaksanakan bersama para ahli, dimana setelah sosialisasi dilakukan semua pihak akan menghormati hak masyarakat untuk menerima atau menolak rencana pembangunan ini.

Uslaini Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat menyayangkan kejadian hari ini terulang lagi sementara rekomendasi yang sudah disampaikan dan diaminkan oleh semua pihak pada pertemuan 35 hari yang lalu di Gedung Rakyat belum berjalan. Ketika negara hadir dalam wujud pengawal perusahaan dan  kembali masyarakat menjadi korban. Siapa yang bertanggungjawab sesungguhnya untuk melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat?

Penggunaan kekuatan negara untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat harus dihentikan. Kapolda Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, DPRD Sumatera Barat, Kapolres Solok, Bupati Solok dan DPRD Solok haruslah memprioritaskan keselamatan rakyat diatas segalanya dalam setiap rencana dan tindakan atasnama pembangunan di daerah ini.


Padang, 20 Maret 2018
WALHI SUMATERA BARAT

Uslaini (08113345654)
Yoni Chandra (08116655633)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Siaran Pers LBH Padang nomor: 4/S. Pers/Lbh-pdg/IV/2018
“ Hentikan Pertumpahan Darah di Gunung Talang”

Tujuh orang masyarakat ( 3 orang perempuan, 2 orang anak dan 2 orang laki-laki) menjadi korban kekerasan aparat di Gunung Talang. Dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan pengobatan. Mereka menderita luka-luka memar pasca bentrokan antara masyarakat Salingka Gunung Talang dengan 50-an orang aparat. Bentrokan ini terjadi akibat pemaksaan oleh PT. Hitay Daya Energi yang dikawal dengan aparat TNI, Kepolisian dan Satpol PP untuk masuk ke lokasi eksplorasi pembangunan Geotermal Gunung Talang. Sejak Juli 2017, masyarakat Salingka Gunung Talang menyatakan penolakan atas pembangunan Geotermal di Gunung Talang. Penolakan ini dikarenakan pembangunan projek telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent), malah menggunakan aparat yang dirasa oleh masyarakat sebagai bentuk intimidasi mereka.

Sebelumnya pada 20 Oktober 2017, PT. Hitay Daya Energi telah mencoba masuk kelokasi dengan menggunakan lima orang TNI namun gagal dan berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Polda Sumatera Barat. Kemudian hari ini, pukul 10.30 di Jorong Gurah PT Hitay Daya Energi dibantu 50 orang aparat memaksa masuk ke lokasi pembangunan. Tanah tempat pembangunan proyek merupakan tanah peladangan dan pertanian masyarakat. Rombongan PT. Hitay bersama Pemerintah Kabupaten dan aparat dinanti oleh 1.000 orang massa.

Indira Suryani, Koordinator Tim Hukum masyarakat Gunung Talang mengatakan, awalnya massa berhadapan dengan Kepala Bagian Kesra Pemkab Solok (Suharman Taib) bersama 5 (lima) orang perusahaan dengan maksud ingin melakukan survei lokasi. Namun masyarakat menolak dan Kabag Kesra kemudian mengatakan “Kami tidak melakukan negosiasi panjang dan silahkan kami masuk” dan terjadilah aksi dorong-dorongan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Saat itu, beberapa orang masyarakat diseret, dicekik dan ditinju oleh aparat kepolisian.

Atas kejadian ini LBH se Indonesia mengutuk keras tindakan barbar dari aparat yang diamini oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Tindakan kekerasan ini merupakan bentuk pengabaian dan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1), 28 H ayat (1) dan (4). Mestinya pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Alinea ke Empat Pembukaan UUD 1945 bukan malah sebaliknya.

Era Purnama Sari (Direktur LBH Padang) menuturkan peristiwa kekerasan hari ini menambah daftar panjang kekerasan aparat dalam rangka mengamankan kepentingan investasi. Era menegaskan bahwa Masyarakat tidak pernah menolak berdialog dengan pihak manapun namun bukan dalam kondisi mereka dikriminalisasi seperti saat ini. Dialog mesti dilakukan dalam keadaan setara dan seimbang. Seharusnya pemerintah dan aparat yang menjaga hal ini bukan malah melakukan kekerasan kepada masyarakat. Atas kejadian ini kami menuntut :

1. Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi investasi Panas Bumi di Gunung Talang sebagai projek strategis nasional;

2. Kepala Kepolisian RI untuk memerintahkan penghentian kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat Gunung Talang;
3. Kepala Propam Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan internal terhadap proses-proses hukum dan proses pengamanan investasi Gunung Talang yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Polda Sumbar beserta jajarannya;
4. Lembaga Independen seperti KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN DAN KOMNAS Perlindungan Anak untuk turun melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di Gunung Talang.

Padang, 20 Maret 2018
Lembaga Bantuan Hukum Padang

Era Purnama Sari (081210322745)
Indira Suryani (081374355712)
Direktur Koordinator tim hukum