Pada Awalnya Ketertindasan

Oleh Dian Maulina


Peringatan Hari Perempuan kali pertama dilakukan kaum perempuan Amerika Serikat yang didukung Partai Sosialis Amerika Serikat di New York, pada 28 Februari 1909. Setahun sebelumnya, 8 Maret 1908, untuk kali pertamanya di dunia, kaum perempuan melakukan demonstrasi di New York. Para perempuan yang sebagian besar merupakan buruh pabrik garmen tersebut menuntut hak berpendapat dan berpolitik.

Peringatan Hari Perempuan International di Eropa kali pertama dilakukan pada 19 Maret 1911. Tercatat sekitar satu juta perempuan melakukan peringatan di Jerman, Austria, Swiss dan Denmark. Penggeraknya organisasi sosialis international, yang setahun sebelumnya melakukan pertemuan di Kopenhagen guna menetapkan Hari Perempuan International.

Sejak itu, peringatan Hari Perempuan International lebih digunakan sebagai ruang kaum perempuan, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, untuk menuntut hak politik, menyuarakan perdamaian atau menolak perang, serta solidaritas terhadap kaum perempuan yang hak politik atau berpendapat tidak terpenuhinya. Mereka menolak Perang Dunia I, menolak Perang Dunia II, menolak ekspansi Amerika Serikat ke Korea dan Vietnam.

Setelah puluhan tahun para aktifis perempuan melakukan perayaan Hari Perempuan International pada 19 Maret, akhirnya pada 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan 8 Maret sebagai Hari Perempuan International. Tanggal ini diambil dari aksi para buruh perempuan di New York pada 1908 itu.



Bagaimana perempuan Indonesia?
Jika di Amerika Serikat dan Eropa, perbudakan dan peperangan yang menjadi latar belakang kesadaran kaum perempuan untuk menuntut kesadaran haknya dengan kaum laki-laki, maka di Indonesia, feodalisme dan kolonalisme yang menjadi pemicu gerakan kaum perempuan.

Menurut artikel yang ditulis Ruth Indiah Rahayu dalam “Gerakan Perempuan di Indonesia: Pasang Surut Memperjuangkan Hak” (Indoprogres.com, 2017) yang saya sarikan di bawah ini, maka gerakan perempuan di Indonesia dibagi dalam beberapa priode.

Pertama, periode melek pengetahuan atau melawan adat. Periode ini bagaimana untuk kali pertama perempuan Indonesia mendapat kesempatan mengikuti pendidikan modern. Ini sebagai dampak dari politik “etis” colonial Belanda. Periode ini pendidikan kaum perempuan dimulai dari kelas menengah atau kalangan priyayi. Yang umumnya sekolah itu berada di sekitar perkebunan milik Belanda. Misalnya sekolah perempuan di Tomohon, Minahasa. Di Sumatera, misalnya sekolah perempuan di Bukittinggi, begitu pula di Medan, Bandung, Yogyakarta, Salatiga, Surabaya. Semua sekolah itu berada di sekitar perkebunan milik Belanda.

Awalnya colonial Belanda melakukan ini untuk mendapatkan keluarga “boemipoetra colonial”. Tapi setelah dapat membaca dan menulis, kaum perempuan terdidik ini menjadi kritis. Mereka pun melakukan perlawanan terhadap adat kawin-cerai yang merendahkan kedudukan perempuan dalam keluarga. Mereka bertemu dengan kaum lelaki berpendidikan. Awalnya hanya persoalan identitas social perempuan, kemudian mengarah pada kemerdekaan bangsa.

Kedua, perempuan melek nasionalisme atau melawan kolonialisme. Awalnya ditandai keterlibatan aktifis perempuan Indonesia terlibat Kongers Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928. Siti Soendari, seorang wartawan dan pendiri bulletin Swara Pacitan, mendapatkan kesempatan berpidato dalam kongres tersebut.

Dua bulan kemudian, para aktifis perempuan mengelar Kongres Perempuan Pertama, pada 22 Desember 21928 di Yogyakarta. Tema besarnya, bagaimana turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta juga hak perempuan seperti persoalan perkawinan, baik perkawinan dini, perceraian dan poligami.

Hak politik perempuan mulai dibahas dalam Kongres Perempuan Ketiga di Bandung, pada Juli 1938. Mereka berjuang hak perempuan dipilih sebagai anggota Dewan Kota. Perjuangan baru diberikan pemerintah colonial Belanda pada 1942.

Setelah kemerdekaan, perempuan Indonesia terus memperjuangkan haknya di arena negara. Seperti hak-hak yang dimiliki laki-laki sebagai warga negara. Banyak partai politik yang mendukung. Namun penolakan poligami masih mendapatkan penentangan dari kekuatan politik, terutama dari partai politik berazaskan Islam.

Ketiga, periode ikut suami. Rejim Orde Baru yang dikomandai Soeharto merupakan masa suram perjuangan kaum perempuan. Awalnya penghancuran gerakan perempuan yakni membubarkan, menangkap dan menghukum perempuan yang tergabung Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Para aktifisnya dituduh melakukan pembunuhan terhadap tujuh jenderal sebagai pemicu meletusnya G 30 S PKI. Misalnya disilet kemaluannya dan dicungkil matanya. Namun tuduhan ini dibantah peneliti Belanda, Saskia Wieringa (1995). Dia menemukan visum et repertum ketuju jenderal. Semua mati dalam keadaan ditembak dan tanpa luka siletan atau matanya dicungkil.

Selanjutnya para perempuan harus ikut suami. Isteri para pegawai negeri terlibat dalam Dharma Wanita, isteri para ABRI ikut Dharma Pertiwi, dan isteri para buruh atau non pegawai negeri dan ABRI harus ikut PKK, Posyandu atau menjadi penyuluh KB. Sebagai pengikatnya dibuatlah ideology peran yang disebut Panca Dharma Wanita. Intinya semuanya gerakan mereka dikontrol suami dan pejabat negara.

Orde Baru juga menghidupkan kembali adat yang sekiranya mampu menekan atau menundukan daya kritis para aktifis perempuan. Sementara budaya hedonis yang direproduksi kapitalisme disebarkan melalui media massa, sehingga perempuan hanya terkosentrasi pada persoalan dapur, kecantikan dan gaya hidup.

Pada periode ini para aktifis perempuan berlindung dalam lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, seniman, dan perguruan tinggi.

Keempat, periode melawan otoritarianisme meliter. Ini muncul di era tahun 1980-an. Saat itu muncul gerakan perempuan yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) perempuan. Mereka lahir karena situasi represif pemerintahan Orde Baru, gerekan perempuan international. Gerekan perempuan ini dimulai pengembangan atau pemberdayaan ekonomi kaum perempuan, advokasi kekerasan terhadap perempuan, hingga perjuangan hak politik atau dipilih untuk keterwakilan di parlemen.

Kelompok studi di kampus, kelompok kesenian, juga tumbuh kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Naskah pertunjukan Lysistrata, yang ditulis pengarang Yunani, puluhan abad lalu, juga sering ditampilkan kelompok teater.

LSM perempuan yang menonjol di era 1980-an antara lain Yayasan Annisa Swasti di Yogyakarta, Kalyanamitra di Jakarta, yang awalnya memperjuangkan eksploitasi tenaga kerja perempuan. Menurut mereka, nasib buruh perempuan Indonesia adalah realitas kelas tertindas akibat budaya patriarki di dalam rumah tangga, militerisme dan kapitalisme. Ini seperti dirasakan para buruh garmen di New York yang melakukan aksi pada 9 Maret 1908.

Tahun 1990-an, para aktifis perempuan bergerak ke isu kekerasan terhadap perempuan, dari aspek seksualitas dan gender sebagai basis penindasan militerisme. Kesadaran feminism dan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi dasar gerakaan. Mereka pun membongkar Tragedi 1965, DOM Aceh, Kerusuhan 13-14 Mei di Jakarta, Palembang, dan lainnya, DOM di Papua, invansi militer di Timor Leste, dan ainnya.

Kelima, periode politik atau 30 persen keterwakilan perempuan. Seusai Soeharto jatuh, Kongres Perempuan digelar sejumlah LSM Perempuan di Yogyakarta, 14-22 Desember 1998. Salah satu mandat yakni memperjuangkan isu hak dipilih perempuan dalam parlemen. Targetnya 30 persen, meskipun realitasnya hingga hari ini di kisaran 10 persen.

Selanjutnya memperjuangkan hak perempuan di ranah kebijakan, melalui produksi legislasi dan anggaran untuk kepentingan perempuan. Meskipun perjuangan itu tidak ditolak penyelenggara negara, diberi akses, tapi pertarungan perspektif antara gerakan perempuan dengan partai politik atau aktonya.

Keenam, melawan neoliberalisme. Krisis ekonomi yang melanda dunia, menyebabkan Indonesia menjadi perasan untuk dijadikan objek pemulihan tersebut. Objek perasan itu yakni sumber daya alam dan tenaga kerja.

Selanjutnya lahir perlawanan kaum perempuan tani, nelayan, buruh, kaum miskin kota, terhadap perusahaan yang merampas alat-alat produksinya atau mengeksploitasi dirinya. Saat ini muncul perempuan-perempuan rakyat pekerja melawan korporasi ekstraksi.

Nah, dilihat dari sejarah gerakan perempuan di dunia maupun di Indonesia yang ditulis Ruth Indiah Rahayu di atas, saya simpulkan gerakan perempuan didorong oleh adanya ketertindasan atau penindasan terhadap perempuan, baik itu foedalisme, kolonialisme, militerisme, kapitalisme, hingga neoliberalisme. Artinya, pemilihan atas dapur, sumur, kantor, lapangan sepakbola, ring tinju, ruang belajar, bengkel mobil, bukan karena kebebasan memilih, tapi karena keinginan sebuah system atau nilai-nilai yang dipaksakan sehingga perempuan tertindas.

Semoga dapat membangun imajinasi kita untuk berdiskusi.[]

--------------------------------

Ibu Dian adalah Dosen di Salahsatu Universitas Islam lokal sekaligus ibu dari "banyak anak." Sibuk mengajar juga aktif di beberapa kegiatan organisasi non-profit. Tulisan ini adlaah pengantar diskusi darinya saat mengisi kelas "Bukan Hanya Sumur-Kasur-Dapur" di Peringatan Hari Perempuan 2018 di Palembang bersama kolektif perempuan Metamorphoo pada 11 Maret 2018.