Hanya Sebuah Dengus Resah

Oleh : Farid Amriansyah
Tanpa berpihak atau membela ataupun tak suka,  secara komunikasi politik, Ahok melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apalagi dalam ranah yang medan tempur politiknya penuh tebaran ranjau paku ala tukang tambal ban. Namun, masalah tersebut bisa diproses secara hukum dengan semua tahapannya bila memang memenuhi semua aspek untuk menjadi sebuah kasus hukum. Terlepas dia minoritas atau bukan Ia pun sebagai warganegara memiliki hak untuk sebuah proses peradilan yang adil. Karena setahu saya Indonesia kabarnya negara Hukum bukan negara Norma. Walau, kadang hukum pun adalah sebuah ajang penuh permainan, bukan berarti kita juga punya hak untuk main hakim sendiri.   


Dan, masalah yang provinsial seharusnya pun tak selalu harus ditangani langsung oleh Presiden. Bila masih ingat di Sumatera dan Kalimantan masalah 19 tahun kebakaran lahan dan hutan, dan korbannya jelas korban jiwa; dan ya, Presiden dulu sampe sekarang juga cuma singgah begitu-begitu saja. Banjir bandang di Bandung yang begitu mengejutkan pun Presiden ya begitu-begitu saja, karena itu adalah wilayah provinsial; bukankah itu makna otonomi daerah?

Terbakar geram boleh bila ada hal yang tak patut dalam kehidupan bernegara, aksi ekstra parlementariat dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah hak yang diakui dalam demokrasi dan undang undang dasar tapi yah janganlah merembet macam api yang melompat di lahan gambut, semua issues dilempar ke tungku. 

Gas air mata? Dari 1998 hingga demonstrasi masyarakat Papua, siapapun massa demonstran pasti akan mencicipinya. Buruh berdemonstrasi puluhan tahun dengan damai pun masih harus terus berpeluh, dan yak Presiden pun dari dulu tak pernah muncul. Bertahun-tahun Ibu-Ibu dibawah payung hitam menggelar aksi Kamisan mencari kabar akan anak sanak dan dulur yang dihilangkan pun Presiden tak pernah muncul. Rekan-rekan di Bali menolak rencana Reklamasi pun Presiden dari yang dulu hingga sekarang tak pernah muncul. Dan begitu juga banyak masalah lainnya. Yah, namanya juga "Negara" kalau tak punya elemen yang menyebalkan bukan "Negara" namanya. Semoga saja kali ini “Negara” bisa menjadi wasit yang baik.

Karena apa? Karena ketika semua entitas politik negeri ini tak lagi punya etika politik jelas bulir gulirnya adalah konflik horisontal dalam sebuah skema besar yang sangat pragmatik, ditengah masyarakat yang begitu terfragmentasi dan reaksioner. Sebuah negara para post-power syndrome dan megalomaniak yang arogan. A nation of sheeps, run by wolves and surrounded by vultures and douchebags. 

Semua jelas tidak sedang baik-baik saja, tapi semoga kita semua bisa tetap waras dan tak merengat apa yang sudah erat. Karena banyak yang kasatmata diantara baris kalimat yang tak terlihat, akan siapa yang akan tertawa di akhir cerita; dan pastilah bukan saya atau Anda yang hanya rakyat biasa.