Rembang Belum Usai: Seruan Solidaritas Peringatan 100 Hari Perlawanan Petani Rembang

Saat sekarang ini di Indonesia, dominasi penguasaan tanah oleh korporasi terus meningkat. Penguasaan tanah ini tersebar di kawasan kehutanan perkebunan, kawasan tambang, kawasan perkebunan, kawasan energi terbarukan dan juga pangan. Sebagai gambaran dalam angka, dari total luas kawasan hutan Indonesia 130 juta hektar, sekitar 82,5 juta hektar dikuasai oleh berbagai industri kehutanan berbasis kayu, (Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan; 2009). Kementerian Kehutanan telah menetapkan rencana pembangunan kehutanan bertumpu pada perkebunan kayu (Hutan Tanaman Industri) dengan terus memperluas izin penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan kebun kayu (Hutan Tanaman Industri), dengan angka mencapai 20juta hektar pada tahun 2030. Di ujung timur Indonesia Merauke Papua, dengan alasan krisis pangan dan energi, pemerintah Indonesia membangun proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang luasannya mencapai 1 juta hektar dimana penguasan lahannya diberikan kepada korporasi.

Sebagian besar korporasi penguasa lahan ini adalah kelompok bisnis raksasa yang mempunyai jejaring bisnis multi-sektor dengan aliran produksi hulu-hilir, seperti Sinar Mas Group (SMG), Radja Garuda Mas Group (RGM), Bakrie Group, Medco Energy atau Barito Pacific, juga beberapa aktor korporasi baru, seperti korporasi mesin transportasi (ADR Group), korporasi media (Media Group) atau korporasi rokok (Djarum Group dan Gudang Garam Group). Fenomena aktor korporasi ini semakin menunjukkan strategi penyatuan sektor-sektor bisnis kedalam genggaman kekuasaan kerajaan bisnis dominan sehingga pragmatisme tata kelola bisnis akan semakin pragmatis, karena pusaran profit-oriented akan menempatkan segala sesuatu sebagai komoditi belaka, bahkan juga sumber daya tanah dan hak ekonomisosial-budaya rakyat.

Komoditi yang ditanam dan diproduksi diatas tanah oleh para korporasi adalah jenis komoditi ekspor, yang diolah berbagai macam jenis produk, untuk kepentingan konsumsi pasar global, sehingga secara sistematis melenyapkan keragaman hayati dan kekayaan sosial lokal. Untuk sektor hutan, korporasi menanam komoditi cepat tumbuh untuk bahan bakububur kertas, minyak dan wood-fibre. Untuk energy nabati dan minyak makanan, korporasi menanam kelapa sawit, sedangkan untuk energy fosil, korporasi mengeruk batu bara, gas dan bahan bakar fosil, dan saat sekarang sedang persiapan investasi di sector panas bumi.

Model produksi oleh korporasi dengan melakukan dominasi sektor industri hulu-hilir (konglomerasi), berskala besar, orientasi ekspor dan rakus sumber bahan baku mentah, harus dibayar mahal oleh pengorbanan lingkungan dan sosial, karena korporasi membuang “biaya eksternal” bussines mereka ke ruang publik. Dibanyak kasus, untuk menguasai tanah dan sumber dayanya, korporasi menegasikan hak-hak ekonomi-sosial-budaya masyarakat lokal, juga masyarakat adat, mereka lebih mengutamakan dukungan izin yuridis-formal dari Pemerintah. Sehingga, sangat sering kita lihat, terjadi konflik tanah antara korporasi dan masyarakat, yang disebabkan dirampas dan dikuasainya tanah serta sumber daya tanah oleh korporasi tanpa mendengarkan dan memperhatikan hak-hak masyarakat. Perampasan Tanah menjadi satu modus dari bangunan model bisnis korporasi.

Masyarakat, Korporasi, Negara, dan MP3EI
Kendati ini perang yang tak kan pernah usai dan susah dimenangkan, setidaknya ini sangat relevan untuk diperjuangkan tanpa henti.

Perampasan hak atas lahan dari petani oleh kombinasi yang solid antara korporasi dan Negara sudah ada sejak revolusi industri dan pada masa kolonialisme untuk Indonesia, terus berlangsung sampai sekarang dan tak pernah berhenti selama perampasan tanah dari komunitas-komunitas lokal terkhusus petani menjadi salah satu agenda utama dalam sebuah proyek ekspansi demi kerbelangsungan korporasi dan penghidupan pemodal.

Kebutuhan akan bahan baku murah, langsung, dan berlimpah mengharuskan korporasi untuk melakukan eksploitasi di lahan-lahan pelosok nan subur sekaligus mengikutkan dengan paksa lingkungan terkesploitasi dalam sistem produksi yang sedang berjalan, bukan cuma bahan baku dan lahan, komunitas dipaksa juga menjadi faktor produksi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sector pertanian yang mencakup peternakan, kehutanan dan perikanan adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yaitu dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, sekitar 40 persen bekerja di sector pertanian ini. Akan tetapi, di sector ini jugalah terdapat masyarakat miskin paling besar di Indonesia. Lahan, bahan baku, dan tenaga kerja dengan upah murah, apa yang lebih menguntungkan dari itu? Bukan hanya itu, tereksploitasinya lahan juga mengharuskan masyarakat sekitar menjadi pemasok bahan baku selepas lahan dan produksi mereka dirampas bersamaaan.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah kedok apik dan mutakhir yang dipunya pemerintah Indonesia pada Korporasi-korporasi multinasional sekarang. Dengan menyebutnya sebagai upaya pemerataan kesejahteraan, MP3EI lah yang menjadi pintu masuk korporasi-korporasi memperkuat ekspansi mereka ke seluruh pelosok Indonesia (pulau Jawa khususnya) yang malah tak lebih dari privatisasi ruang publik dan lahan produksi sekaligus perampasan hidup masyarakat sekitar.

MP3EI berfokus pada delapan perkembangan utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, idustri, kelautan, pariwisata, telekomunikasi dan zona strategis.

Kedelapan program utama terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang diklaim didasarkan pada nilai potensial dan strategis yang melekapat pada masing-masing koridor.

Adapun koridor ekonomi meliputi (1) Sumatera sebagai pusat produksi dan pengolahan sumber daya alam dan sebagai cadangan energi bangsa, (2) Jawa sebagai pendorong industri nasional dan penyediaan layanan, (3) Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan cadangan pertambangan dan energi nasional, (4) Sulawesi - sebagai pusat produksi dan pengolahan nasional pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas, dan pertambangan, (5) Bali - Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pangan nasional dukungan, (6) Papua - Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Dalam kerangka ini kegiatan utama koridor ekonomi Jawa (1) makanan dan minuman, (2) tekstil, (3) alat transportasi, (4) pengiriman, (5) ICT, (6) alutsista dan (7) Lokasi Jabodetabek.

Jelaslah masterplan yang sepenuhnya menguntungkan investor-investor, pemodal-pemodal dalam korporasi akan menegasikan kelolakalan yang ada entah itu pada masyarakat, bahan pangan, proses produksi, produk, dan apapun di hampir seluruh bagian. Bagaimana tidak, ambil contoh garis besar pertama rencana ini adalah pemindahan seluruh proses pengolahan lahan di pulau jawa akan dipindahkan ke Sulawesi. Itu baru rencana utama, kita belum sampai pada penerapan-penerapannya dan koridor-koridor lainnya.

Pada perjalanannya jika MP3EI tetap dan terus akan dilanjutkan akan dipenuhin sangat banyak perampasan hak hidup di setiap wilayah di berbagai sector dan berbagai kelompok masyarakat.

Dan tak perlu dipertanyakan lagi, bukan? Perebutan hak atas hidup tak bisa tidak diperjuangkan! Seperti yang kita tahu, ganti rugi, dan saling mengerti tak memberikan apa-apa, toh sedari awal mereka tak pernah mengerti apa-apa selain akumulasi modal dan laba.

Semangat hidup, semangat merebut kembali hak atas hiduplah yang menjadi alasan utama ibu-ibu petani Rembang sebulan terakhir ini berkemah dan aksi di lahan mereka yang akan dibangun pabrik Semen Indonesia, seluruh masyarakat Karawang dan sekitarnya yang siap, tidak memikirkan resiko lain termasuk luka-luka dengan menghadapi ribuan brimob bersenjata lengkap senin lalu, masyarakat Bali yang tak pernah lelah menolak reklamasi Telok Benoa, kawan-kawan di Sulawesi Selatan dan Muara Enim yang menuntut PTPN7 atas lahan mereka yang ditanami Kelapa Sawit.



Juga banyak, terlalu banyak titik konflik lain di seluruh Indonesia dengan Korporasi dan Negara di satu sisi sebagai pembelah hak investor dan akumulasi modal dan laba, dan petani juga masyarakat di sisi lain yang membelah hak atas hidup sepenuhnya tanpa diusik dengan lahan sendiri bersama komunitas/kelompok masyarakatnya.

Rembang Belum Usai...
Kurang lebih 3 bulan lalu, masyarakat rembang yang didominasi Ibu-ibu menduduki lahan yang akan dibangun pabrik Semen Indonesia tepat di hari peletakan batu pertama.

Dari hari itu ibu-ibu dengan tanpa hentinya, tanpa putus semangat terus menduduki lahan dengan melawan korporasi, ancaman, dan popos senapan.

Twitter @omahkendeng adalah satu corong untuk tahu bagaimana perjuangan mereka selama 3 bulan ini.

Dan tepat tanggal 23 september nanti 100 hari sudah perlawanan ibu-ibu rembang. Untuk kawan-kawan di jogja dan sekitarnya, mari!