Solidaritas Menembus Batas

Resensi Film “Hak Atas Lahan adalah Hak Atas Hidup”

Hak atas hidup yang membuat kita terus melawan. Dan yakinlah, kita tidak sendiri...




Apa jadinya, bila suatu hari lahan yang kau punya dirampas pihak lain hingga kau kehilangan tumpuan hidup keluarga, kehilangan penuh hak dan peran atasnya? Tentu saja kita akan mencari cara bagaimana merebut kembali hak-hak tersebut, apapun dan bagaimanapun caranya, bukan?

Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh petani-petani Desa Rengas Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, yang tervisual dalam film dokumenter sebagai muara dari inisiasi petani setempat dan komunitas pemuda lokal. Kesaksian sejumlah petani dalam film berdurasi 43 menit ini, mengisahkan bagaimana warga Desa Rengas 90 persen menggarap lahan dan bertumpu hidup turun-temurun di desa dengan menanami berbagai tanaman pokok; nanas, karet dan padi talang (ladang), sampai akhirnya raksasa rakus itu datang dan merampas semuanya.

Skema Perampasan oleh Raksasa Bernama Korporasi dan Negara

Petani kini menjadi figuran atas lahan yang dulu mereka punya. Negara dan korporasi, baik nasional maupun transnasional, merancang skenario bagaimana perampasan atas lahan-lahan pertanian berlangsung.

Dalam lembar demi lembar sejarah—yang tidak pernah lelah menuturkan perjalanan panjang konflik agraria di Indonesia—tertulis bagaimana penindasan terhadap kaum petani ini berjalan. Perampasan lahan, tak melulu berarti memindahkan kepemilikan, tapi juga juga secara mendasar berisi upaya memindah kontrol atas akses terhadap lahan.

Perampasan ini mewujud dalam bermacam rupa, namun esensinya tetap sama saja; masyarakat lokal kehilangan kendali dan hak-hak atas lahan yang mereka punya. Praktik perampasan ini dalam berbagai kasus memberikan gambaran konspirasi jahat yang sempurna antara negara dan korporasi, yang meminta tetesan darah masyarakat lokal yang berontak menuntut haknya.

Tahun 1982, PTP XXI.XXII—yang kini bernama PTPN VII Unit Usaha PG Cinta Manis—hadir dan menjadikan Desa Rengas sebagai salah satu area sasaran untuk pengembangan produksi tanaman tebu. Tidak tanggung-tanggung, lahan pertanian seluas 2.386 ha harus beralih fungsi dan kepemilikan secara total. Dari 4.000 ha lahan, kini hanya bersisa 30 persennya saja.

Desa Rengas—bersama empat desa di tiga kecamatan; Desa Betung, Lubuk Keliat, Sonor dan Lubuk Bandung—masuk ke dalam Rayon 6 dari enam wilayah pengembangan PTPN VII seluas 5.499 ha. Enam rayon ini tersebar di Kecamatan Rantau Alai, Tanjung Batu, Payaraman, Tanjung Raja, Indralaya, Lubuk Keliat dan Muara Kuang.

Foto: frontpemudarengas@blogspot.com

Dari keseluruhan lahan yang dikuasai oleh PTPN VII di Desa Rengas, sebanyak 1.524 ha tidak melalui proses penggantian rugi sama sekali. Bahkan dari total lahan seluas 23.000 ha yang dikuasai oleh PTPN VII, hanya 6.000 ha yang mengantongi sertifikat hak guna usaha. Selebihnya, ilegal.

Perusahaan milik negara ini melakukan penguasaan lahan dengan beragam cara. Dari membelinya dengan harga murah, juga dengan cara-cara kekerasan. Bagi yang mencoba mempertahankan haknya lantas ditangkapi, dipenjarakan dan diintimidasi bahkan hingga menemui kematian.

“Karena mempertahankan hak kita itu, bisa ditahan, dipenjarakan. Lebih dari lima kali orangtua saya dipenjarakan karena mempertahankan haknya,” kisah Gufri, pemuda Desa Rengas mengenai penolakan yang dilakukan oleh warga desa, “tapi setiap ada yang bisa bicara sedikit saja, itu dianggap provokator, ditangkap, dikejar-kejar, bahkan ada yang sampai meninggal karena bersembunyi terus di dalam hutan.”

Kasus kekerasan di Rengas merupakan salah satu kisah perjalanan berdarah perjuangan petani di Indonesia. Ironisnya sebagian besar menjadi kasus yang terkatung-katung. Setidaknya di tahun 2012, dari 51 kasus agraria di 10 kabupaten, hanya 14 kasus saja yang baru diselesaikan. Sementara 24 kasus dalam masih dalam proses penyelesaian, dan 13 kasus sedang berproses melalui jalur hukum. 

Selama tigapuluh tahun kedepannya, demi bertahan hidup, sebagian masyarakat harus menyabung tenaga menjadi buruh tani atau penyewa lahan ke luar desa hingga kabupaten lain yang berjarak mencapai belasan kilometer. Sisanya, menjadi buruh harian lepas di PTPN VII. Dan kau sungguh ingin tahu berapa besar upahnya? Hanya Rp. 13 ribu per hari!


Semangat dan Solidaritas, Satu Langkah Menuju Kemenangan

Kemiskinan bukan palang bagi warga untuk terus melakukan aksi-aksi protes. Semangat dan solidaritas, itu kata kuncinya. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang masing-masing mengumpulkan dana secara swadaya untuk mendanai aksi-aksi ini.

Perjuangan warga Rengas ditempuh dengan pelbagai upaya. Melalui jalur hukum, juga aksi-aksi solidaritas. Selama proses ini berlangsung pula warga Rengas dikecewakan oleh advokasi baik itu yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang tentu saja rentan praktik suap. Dan dari sini warga juga belajar satu hal, bahwa dalam melakukan suatu gerakan perlawanan tidak harus bergantung pada seorang pemimpin. Gufri menyatakan bahwa walau tidak ada komando dan tak ada yang membimbing, upaya perebutan lahan terus berlanjut.

“Pada Tahun 2009 bangkitlah tokoh-tokoh pemuda, mencoba melakukan suatu gerakan, walau tak ada komando tak ada yang membimbing, kita mencoba mengklaim kembali tanah, ” jelas Guffri, “sehingga pemerintah dan aparat keamanan bingung, siapa pimpinan mereka ini. Tidak ada pimpinan. Setiap ditanya siapa pimpinan, kami (jawab) tidak punya pimpinan, tidak punya anggota. Kami anggota, kami pimpinan. Semua orang.”

Kemiskinan bukan palang bagi warga untuk terus melakukan aksi-aksi protes. Semangat dan solidaritas, itu kata kuncinya. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang masing-masing mengumpulkan dana secara swadaya untuk mendanai aksi-aksi ini. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk membeli logistik juga menyewa bis menuju Kota Palembang sebagai lokasi sentral berunjuk rasa. Bisakah kau bayangkan bagaimana mereka harus berada di dua persimpangan, antara perjuangan dan himpitan ekonomi?

Kekuatan yang semakin besar ini rupanya mengusik si raksasa. Pada 4 Desember 2009, sekelompok satgas PTPN VII bersama aparat brimob Mapolda Sumsel melakukan pembongkaran terhadap pondok dan patok-patok yang dibuat oleh warga yang sebelumnya mulai melakukan recaiming. Warga yang berdatangan ke lokasi disambut lontaran peluru tajam dari bedil aparat. Korban berjatuhan. 20 petani terluka tembak.

Intimidasi yang memakan korban bukan akhir dari perjuangan. Bukan malah menyurut, perlawanan kian menjadi-jadi. Rally demonstrasi berjalan kian masif. Semangat dikobarkan juga oleh mereka yang tertangkap. Semangat yang disuarakan dari balik kekejian penjara.

Aksi-aksi perlawanan yang dilakukan warga Rengas melalui jalur hukum, aksi solidaritas, mematok lahan-lahan milik PTPN VII, pemblokadean akses jalan vital armada perusahaan, dan bentuk-bentuk lain yang memakan korban jiwa tidak lah sia-sia. 29 Desember 2009, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa areal lahan PTPN VII tidak memiliki izin hak guna usaha, yang artinya perusahaan ini telah beroperasi secara ilegal selama kurun 27 tahun.

Tentunya ini merupakan kabar gembira bagi petani Rengas serta menjadi inspirasi dan penyemangat bagi desa-desa lain yang hingga kini masih berjuang merebut kembali haknya dari cengkeraman tirani agraria. Menyimak solidaritas perjuangan petani Rengas mempertebal kesadaran kita, bahwa bahwa kita tidak pernah sendiri, dan bagaimanapun perjuangan atas lahan dan atas berbagai sendi kehidupan masih harus terus berlanjut, bahkan, “...sampai tetes darah terakhir,” tegas petani perempuan Desa Rengas di penghujung film.

Di Hadapan Layar Monitor

Apapun medianya, perjuangan harus terus berlanjut, seperti mengutip perkataan feminis populer Ani DiFranco, bahwa setiap benda (hal) bisa menjadi senjata bila digunakan dengan tepat. Demikian pula dengan sebuah film, dalam hal ini sebagai media penyampai gagasan. Masyarakat kita dibesarkan di era televisi, sehingga mengemas ide ke dalam sebuah tontonan menjadi layak untuk coba dihadirkan ke hadapan masyarakat tontonan tersebut. Perihal diterima atau tidaknya oleh khalayak adalah perkara lain. Bukankah kita percaya bahwa “menjinakkan” pola pikir massa yang bebal oleh asupan televisi tadi tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan energi yang tidak sedikit.

Merangkum perjuangan melawan penindasan yang telah berlangsung puluhan tahun dalam sebuah film bedurasi kurang dari dua jam sepertinya sulit untuk dilakukan. Data, data, dan data, menjadi hal yang sangat penting. Beberapa cara kami jalani secara estafet di beberapa lokasi kejadian.

Kendala-kendala teknis terkait keterbatasan teknologi dapat diatasi meski membuat proses pengeditan sempat terkatung-katung. Kolase scene dari waktu yang berbeda membuat komposisi dalam film ini terlihat cukup kontras. Demikian juga yang terjadi dengan volume beberapa percakapan yang sulit ditangkap indera bila tak cermat. Persoalan ini membuat kami kembali meyakini satu hal, bahwa tanpa proses, tak akan ada hasil yang kelak dituai. Maka, lakukan apa yang dapat kau lakukan. Salam.

Panjang umur kaum tani, panjang umur perlawanan, panjang umur solidaritas!


Judul               : Hak Atas Lahan adalah Hak Atas Hidup
Durasi             : 43 menit
Produksi          : 2012-2013
Distribusi         : Sangkakalam
Teks              : Dewa Made Karang