Kabar dari Barisan Aksi Petani SUMSEL


Tengah hari telah lewat. Mendung yang merundung sebagian langit Palembang tidak menggentarkan ratusan aktivis yang membentang membentuk barisan panjang dengan satu tujuan: menuju Mapolda Sumsel.

                                          *****

Indonesia diselimuti sejarah konflik agraria sejak masa kolonial. Setidaknya, pada 2011 saja terjadi 8.307 kasus konflik agraria, hanya 4302 kasus dinyatakan telah selesai. Paling banyak konflik terjadi di Sumatera Barat 883 kasus, di Sulawesi Selatan 780, Jawa Barat 749, Jawa Tengah 532, Bali 515, Jawa Timur 400, Nusa Tenggara Timur 335, Sumatera Utara 331, Banten, 324, dan Kalimantan Timur 242 kasus.



Neoliberalisme menggampangkan korporasi-korporasi--perwujudan tirani agraria--dengan hak istimewa masuk ke wilayah-wilayah berpenghuni, atau di lahan milik masyarakat adat maupun lokal. Melalui izin dari pejabat publik, mereka memasuki wilayah kelola rakyat dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi, yang, adakalanya dalam pengadaan lahan pun dimulai dengan kekerasan melalui tangan-tangan preman maupun aparat. Kran liberalisasi sumber daya alam semakin meminggirkan warga dari tanah, sumber daya alam serta wilayah kelolanya. Hubungan dan cara masyarakat menikmati hasil dari tanah dan alam telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pemagaran wilayah secara fisik.

Tentu saja ini menyimpan bom waktu didalamnya. Dan ketika penduduk tersebut melakukan perlawanan dan okupasi untuk merebut kembali lahannya, aparat keamanan seolah dibenarkan melakukan kekerasan secara hukum. Ditambah pula penduduk harus berhadapan dengan sanksi hukum. Lagi-lagi rakyat dikriminalisasi. Petani selalu ditempatkan sebagai pihak yang salah dan kalah. Kini musuh rakyat bertambah bukan hanya korporasi perampas lahan, tapi juga negara dibalik perundang-undangan dan kekerasan yang melindungi dan menjaga aset para pemilik modal.

                                                                      *****

Ini merupakan aksi lanjutan dari aksi demonstrasi sehari sebelumnya. Mereka menuntut Kapolres Ogan Ilir, AKBP Denni Dharmapala dicopot jabatannya karena dianggap bertanggung jawab atas tragedi di Desa Limbang Jaya Ogan Ilir pada 27 Juli 2012 silam yang menewaskan seorang bocah dan melukai warga lainnya. Termasuk mempertanyakan penangkapan yang dilakukan aparat terhadap seorang warga Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir yang terjadi sore hari 25 Januari lalu ketika sebagian penduduk sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di dalam mushalla di atas lahan perjuangan yang bersengketa dengan PTPN VII Cinta Manis. Penangkapan dan penganiayaan yang juga menimpa sejumlah warga lain merupakan potongan dari aksi pendudukan lahan milik PTPN VII Cinta Manis oleh warga setempat.

Dalam aksi siang menjelang sore itu, Walhi Sumsel bersama beberapa organisasi lain, yakni  Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumsel, Serikat Petani Sriwijaya (SPS) Musi Banyuasin, Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Ikatan Pemuda Islam Sumsel, menggelar orasi yang dilanjutkan dengan pembacaan surat Yaasin. Pasca shalat Ashar berjamaah di lokasi aksi, orasi kembali dikumandangkan.

Dalam orasinya, kordinator aksi Dedek Chaniago mengecam dan menuntut pengembalian tanah warga Desa Betung yang telah dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis penghentian secara mutlak campur tangan TNI/Polri dalam konflik agraria. Tak lama berselang, bentrokan terjadi. Konfrontasi langsung tak terelakan. Aparat represif. Peserta aksi melakukan perlawanan. Beberapa diantaranya terluka dan tertangkap, lalu ditahan. Hingga kami merampungkan tulisan ini, kawan-kawan aktivis yang tertangkap berjumlah 26 orang dan hingga kini masih ditahan di Mapolda Sumsel.

----------------------------
Teks oleh Badaii Al-Fatan
Photo dari Google